Gila jabatan vs Gila kuasa

  Artikel sosial politik

 

Gila Jabatan Vs Gila Kuasa

Faisal Haq

Jurnalis Senior, Pengamat Sosial

“Saya bukan orang yang gila jabatan!” tegas Dr. Dr. Nila Anfasya Moeloek, mantan calon Menteri Kesehatan untuk Kabinet kedua Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014. Dokter ahli gigi ini menjawab pertanyaan wartawan, usai serah terima jabatan dari Siti Fadhilah Supari kepada Menteri Kesehatan (Menkes) yang baru, Dr. Endang Sedyaningsih (21/10/09).

Aneh tapi nyata. Dr. Nila dipanggil ke Puri Cikeas, dan ia sudah mengikuti sejumlah persyaratan, seperti psikotes dan tes kesehatan, tapi justru tak ikut dilantik selaku Menkes bersama 34 menteri lainnya. Sosok Dr. Nila sudah dikenal di kalangan ilmuwan kedokteran dan departemen kesehatan. Lebih-lebih suaminya, Faried Anfasa Moeloek, adalah mantan Menkes pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Tentu berbeda dengan Endang Sedyaningsih yang kurang begitu dikenal. Selain hanya sebagai “orang” laboratorium, utamanya juga setelah “dimejapanjangkan” oleh Menkes Fadhilah Supari kala itu karena menilai Endang telah membawa virus asal Indonesia keluar negeri tanpa sepengetahuan pejabat Depkes.

Menurut mantan Menkes, Siti Fadhilah, Endang ternyata sangat dekat dengan Namru (laboratorium milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan badan intelijennya/CIA). Tak pelak rumor pun berkembang, terpilihnya menteri dadakan ini karena Presiden SBY dianggap masih dalam “tekanan” negara paman Obama itu.

Right Man in Wrong Place

Berbagai pengamat sosial, bertolak dari hasil penelitian menyebutkan, kebanyakan orang yang gila jabatan tak jarang disertai kecenderungan gila kekuasaan. Dengan kata lain, gila jabatan setali tiga uang dengan gila kekuasaan. Dan mereka sesungguhnya cenderung tidak memiliki kapasitas (kemampuan) yang sesuai dengan jabatannya (peran).

Dan manusia yang “gila kuasa” sudah tentu akan menjadi sangat otoriter atau kehilangan rasa malu untuk mundur dari jabatannya, kendati mayoritas rakyat menilai kinerjanya tidak becus. Mati rasa!

Apa target yang ingin dicapai orang yang gila kuasa? Apakah kekayaan yang dimiliki belum cukup membahagiakan diri dan keluarganya? Jelas, baginya kekayaan belum cukup membuat diri lebih eksis, lebih bermarbat. Dapat disimpulkan kekayaan tak cukup menaikkan status sosialnya.

Bayangkan, seorang pejabat setingkat gubernur saja, ke mana-mana dikawal, tak kenal macet. Begitu turun dari mobil, pintu pun dibukakan bawahan. Karena berbagai fasilitas dan kemudahan yang diterima, maka gaya hidup pun berubah. Kebutuhan hidup meningkat. Tak puas bila hanya berbelanja di mal-mal lokal, tapi harus ke Eropa, minimal Singapura. Masyarakat awam menyebutnya sebagai gaya hidup Orang Kaya Baru (OKB).

Kecenderungan orang yang gila kuasa ini, tentu “miskin” kearifan dan miskin kemaslahatan sosial. Senyatanya tuntutan efektivitas kerja yang berhasil guna, tentu sangat jarang kita jumpai pada pejabat-pejabat kita.

Misalnya, kinerja kepolisian yang sangat terpuji dalam melawan terorisme, tapi sungguh menyedihkan dalam proses penegakan hukum. Amerika Serikat yang hingga kini gagal menangkap gembong teroris dunia Osama bin Laden, pun telah turut memuji kehebatan Polri dalam memberantas terorisme.

Tapi sepandai-pandai “tupai” melompat akhirnya jatuh juga. Sehebat-hebatnya institusi polisi, akhirnya berhasil diobok-obok oleh seorang makelar kasus, Anggodo Widjojo. Dan kasus ini menjadi fenomenal saat rekaman sadapan telepon Anggota dengan para pejabat penegak hukum dikumandangkan Mahkamah Konstitusi (2/11/09).

Sosiolog UI, Imam B Prasodjo mengaku, mendengar rekaman percakapan tersebut membuatnya “mual-mual dan ingin muntah”. Betapa uang menjadi “raja” yang dapat menyetir para pejabat penegak hukum di negeri para bedebah ini. Na’ûzubillâh!

Sebutlah seorang markus (makelar kasus) dalam konflik KPK versus Polri: dengan modal uang yang banyak, ia dapat dengan mudah “menyetir” aparat penegak hukum, baik di Polri maupun Kejaksaan Agung. Apa akibatnya terhadap rakyat? Tentu sangat merugikan citra pemerintahan SBY, karena mayoritas rakyat tak percaya lagi terhadap kedua institusi tersebut.

Akibat lainnya, ketidakpastian hukum ini sangat buruk pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia. Karena investor asing tak akan mau menanamkan modalnya di negeri ini jika tak ada kepastian hukum.

Akhirnya, bila pernyataan Dr. Nila Moeloek kita anggap atau dipahami sebagai prediksi, maka Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua tinggal menghitung hari bagi terjadinya pergantian kabinet.

Andai bangsa kita memiliki budaya instropektif, tentu tak sedikit yang akan menolak dirinya diminta menjadi menteri. Apakah kursi menteri di kabinet baru kini dipenuhi orang-orang yang gila jabatan?

Sumber : https://majalahqalam.wordpress.com/category/artikel/artikel-sosial-politik/